Peringati Hari Internasional Penghapusan Kemiskinan

 Peringati Hari Internasional Penghapusan Kemiskinan

jeronews, CIBINONG (27/10): Setelah dua tahun dirintis sejak 2008 silam, akhirnya Dewan Pimpinan Kota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK SRMI) Kabupaten Bogor mengibarkan bendera di depan kantor bupati dan dprd Kabupaten Bogor, Senin (18/10). Ya, puluhan massa yang tengah sadar secara politik tersebut tengah mengemban mekanisme perjuangan demokrasi dalam sebuah organisasi sebagai alat politik alternatif di Bogor untuk bersuara pada pemerintah yang sah.

Dengan menyambut solidaritas peringatan hari internasional penghapusan kemiskinan sebagai hari raya baru bagi umat miskin mereka datang untuk berorasi sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan dan masukan terhadap pemerintah. “Akses pelayanan publik yang seharusnya dinikmati semua warga hanya mimpi belaka,” tukas Ketua DPK SRMI Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana, kepada jeroNews.

Dari hasil pendataan program layak perlindungan sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, kata Ruhiyat, sedikitnya 257.013 rumah tangga (1.105.156 jiwa) atau 24,68 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor tergolong rumah tangga miskin. “Stempel rakyat miskin telah kami terima dari pemerintah yang kami utus, maka kami berkewajiban untuk bersuara atas kebijakan penuntasan kemiskinan tersebut yang telah nyata gagal,” terangnya dalam orasi.

Dalam aksi yang pertama ini, para demonstran menolak skema pembangunan berdasarkan millenium development goals (MDGs) dan menuntut perubahan kriteria miskin yang dibuat BPS. “Sudah saatnya Bupati Bogor Rachmat Yasin mempelajari ulang dan mengambil sikap mengenai program MDGs yang dilanjutkan rejim boneka SBY-Boediono. Terutama stempelisasi yang diberikan BPS nyatanya juga tak berpijak pada realitas kehidupan ekonomi masyarakat dan cenderung memaksakan bahkan mengabaikan konsep MDGs dalam menetapkan kriteria minimum pendapatan ekonomi perhari rumah tangga miskin,” ungkapnya.

Kemudian, massa yang terdiri dari kaum muda pengangguran dan ibu-ibu itu menuntut Presiden SBY dan Bupati Bogor Rachmat Yasin memperbesar anggaran pendidikan bagi rakyat miskin. Lalu, menolak upaya manipulasi kemiskinan rakyat seperti sistem jaminan sosial nasional (SJSN) karena tak mampu menyelesaikan masalah kesehatan rakyat miskin.

Tak hanya itu, massa juga mendesak agar segera dilakukan pembangunan rumah layak huni dan bebas tarif dasar listrik untuk rakyat miskin serta menolak komersialisasi air dari pegunungan Halimun Salak dan Gede Pangrango.

Meski Bupati Bogor Rachmat Yasin memilih menghindar untuk menghadapi massa SRMI Bogor, melalui Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan, Yasin Zainudin berjanji akan menyerap semua aspirasi yang disuarakan SRMI Kabupaten Bogor. Sementara itu untuk anggaran pendidikan, lanjutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar 29 persen dari APBD 2010.

“Dibandingkan daerah lain, anggaran pendidikan di Kabupaten Bogor paling besar,” ucapnya saat berdialog dengan massa di depan kantor bupati.

Setelah puas berorasi, sekitar pukul 13:00, massa (SRMI, red) melanjutkan aksinya ke DPRD Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan ini juga SRMI Kabupaten Bogor turut mendapat solidaritas aksi dari Koalisi Mahasiswa Papua (KMP) di Bogor, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bogor dan Komunitas Seniman Jalanan (KSJ) Bogor. (jero)