berbicara
tentang pergerakan, tentu kita akan teringat pada sebuah momen penting
di Indonesia, yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 atau lebih
dikenal dengan peristiwa MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari).
Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai momen perlawanan terhebat pertama
terhadap rezim Orde Baru yang dimotori oleh mahasiswa, dan berujung pada
kerusuhan massa. Tak ayal peristiwa ini kelak menjadi titik monumental
bagi munculnya wajah represif yang sistematis dari Rezim Soeharto.
Dilatari oleh ketidakpuasan gerakan mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, khususnya terkait masuknya modal asing dalam program pembangunan nasional. Aksi protes mahasiswa era itu kian menjadi-jadi saat datangnya Jan P. Pronk sebagai perwakilan modal asing dari Amerika Serikat pada 11 November 1973, dan memuncak saat perdana menteri Jepang Tanaka Kakuei juga datang ke Indonesia pada 14 Januari 1974.
Namun, kini terlepas dari peristiwa yang telah berlalu tersebut timbul satu pertanyaan, “dimanakah kaum mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang ini?”Apakah masih terbuai dalam mimpi-mimpi masturbasi di siang hari, atau sibuk dalam hiruk pikuk dunia modern yang terlampau hedonis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harusnya menjadi sebuah sindiran yang teramat pedas terhadap para mahasiswa di zaman sekarang yang di gadang-gadangkan sebagai ujung tombak rakyat atau terkadang menyebut diri mereka sebagai Agent of Change (Agen perubahan).
Seharusnya, sebagai generasi yang memiliki tingkat intelektualitas yang dapat dikatakan mumpuni, kaum mahasiswa di zaman sekarang harus sama kritisnya dengan para mahasiswa pada masa pergerakan, mengamati jalannya setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah serta mengawasi berlangsungnya pemerintahan. Dan jika terjadi penyimpangan terhadap hal-hal tersebut, maka seharusnya merekalah orang-orang yang pertama kali menanggapi. Namun, pada kenyataannya, hanya segelintir mahasiswa yang masih peka terhadap gejolak-gejolak sosial-politik yang terjadi sekarang ini. Sementara sebagian besar mahasiswa lainnya tidak pernah menanggapi, bahkan lebih bersikap apatis.
Hal ini menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit jika ditelusuri penyebabnya. Apakah penyebab utamanya orang tua yang membebani anak mereka dengan tuntutan nilai sempurna supaya lekas wisuda dan mendapat pekerjaan layak? atau pemerintah yang dengan segala cara menina-bobokan mahasiswa agar tidak kembali bergerak dengan peraturan-peraturan akademik dan sebagai aparatus ideologis yang mengharuskan mahasiswa sibuk berkutat dengan tugas-tugasnya? (Catatan: baru-baru ini ada peraturan akademik yang baru diterapkan di seluruh kampus negeri di Indonesia yang mewajibkan mahasiswa menyelesaikan studinya paling lambat lima tahun), sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dalam tubuh birokrasi negeri tidak terungkap dan terabaikan.
Padahal, rakyat Indonesia masih sangat membutuhkan hadirnya kaum-kaum muda terpelajar yang peduli terhadap keadaan negeri yang kacau seperti sekarang ini. Kaum muda harus memiliki sikap progresif untuk mengawal bangsa menuju kesejahteraan dengan cara melakukan pengawasan serta pembenahan pada sistem-sistem kebijakan pemerintah. Namun, tentu kesadaran tersebut tidak dapat dibangun dengan mudah, butuh proses yang panjang mulai dari menanamkan kepekaan terhadap lingkungan sosial-politik hingga pengorganisasian mahasiswa dalam ruang lingkup umum, sehingga sedikit demi sedikit timbul sebuah kesadaran dalam diri setiap mahasiswa untuk kembali peduli terhadap setiap persoalan bangsa ini.
Persoalan bangsa yang dihadapi saat ini adalah mewabahnya kapitalisme serta neoliberalisme dalam segala sektor yang jelas merugikan serta mengancam kesejahteraan rakyat kedepannya. Hal ini tercermin dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang dilakukan pihak asing serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat pro terhadap kepentingan asing. Jika dibandingkan dengan penyebab terjadinya peristiwa MALARI, tentu penyimpangan yang dilakukan pemerintah sekarang ini sudah lebih jauh serta keterlaluan.
Maka dari itu, sikap kritis yang ada pada diri mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan harus berupa aksi nyata yang jelas sebagai wujud kepedulian serta refleksi akan jiwa muda yang membara. Sebab, setiap kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak pro rakyat sekarang ini sudah tidak dapat dipengaruhi dengan cara kompromi atau negosiasi. Tugas mahasiswa adalah membersihkan apa yang ternoda serta meluruskan apa yang bengkok.
Dilatari oleh ketidakpuasan gerakan mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, khususnya terkait masuknya modal asing dalam program pembangunan nasional. Aksi protes mahasiswa era itu kian menjadi-jadi saat datangnya Jan P. Pronk sebagai perwakilan modal asing dari Amerika Serikat pada 11 November 1973, dan memuncak saat perdana menteri Jepang Tanaka Kakuei juga datang ke Indonesia pada 14 Januari 1974.
Namun, kini terlepas dari peristiwa yang telah berlalu tersebut timbul satu pertanyaan, “dimanakah kaum mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang ini?”Apakah masih terbuai dalam mimpi-mimpi masturbasi di siang hari, atau sibuk dalam hiruk pikuk dunia modern yang terlampau hedonis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harusnya menjadi sebuah sindiran yang teramat pedas terhadap para mahasiswa di zaman sekarang yang di gadang-gadangkan sebagai ujung tombak rakyat atau terkadang menyebut diri mereka sebagai Agent of Change (Agen perubahan).
Seharusnya, sebagai generasi yang memiliki tingkat intelektualitas yang dapat dikatakan mumpuni, kaum mahasiswa di zaman sekarang harus sama kritisnya dengan para mahasiswa pada masa pergerakan, mengamati jalannya setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah serta mengawasi berlangsungnya pemerintahan. Dan jika terjadi penyimpangan terhadap hal-hal tersebut, maka seharusnya merekalah orang-orang yang pertama kali menanggapi. Namun, pada kenyataannya, hanya segelintir mahasiswa yang masih peka terhadap gejolak-gejolak sosial-politik yang terjadi sekarang ini. Sementara sebagian besar mahasiswa lainnya tidak pernah menanggapi, bahkan lebih bersikap apatis.
Hal ini menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit jika ditelusuri penyebabnya. Apakah penyebab utamanya orang tua yang membebani anak mereka dengan tuntutan nilai sempurna supaya lekas wisuda dan mendapat pekerjaan layak? atau pemerintah yang dengan segala cara menina-bobokan mahasiswa agar tidak kembali bergerak dengan peraturan-peraturan akademik dan sebagai aparatus ideologis yang mengharuskan mahasiswa sibuk berkutat dengan tugas-tugasnya? (Catatan: baru-baru ini ada peraturan akademik yang baru diterapkan di seluruh kampus negeri di Indonesia yang mewajibkan mahasiswa menyelesaikan studinya paling lambat lima tahun), sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dalam tubuh birokrasi negeri tidak terungkap dan terabaikan.
Padahal, rakyat Indonesia masih sangat membutuhkan hadirnya kaum-kaum muda terpelajar yang peduli terhadap keadaan negeri yang kacau seperti sekarang ini. Kaum muda harus memiliki sikap progresif untuk mengawal bangsa menuju kesejahteraan dengan cara melakukan pengawasan serta pembenahan pada sistem-sistem kebijakan pemerintah. Namun, tentu kesadaran tersebut tidak dapat dibangun dengan mudah, butuh proses yang panjang mulai dari menanamkan kepekaan terhadap lingkungan sosial-politik hingga pengorganisasian mahasiswa dalam ruang lingkup umum, sehingga sedikit demi sedikit timbul sebuah kesadaran dalam diri setiap mahasiswa untuk kembali peduli terhadap setiap persoalan bangsa ini.
Persoalan bangsa yang dihadapi saat ini adalah mewabahnya kapitalisme serta neoliberalisme dalam segala sektor yang jelas merugikan serta mengancam kesejahteraan rakyat kedepannya. Hal ini tercermin dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang dilakukan pihak asing serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat pro terhadap kepentingan asing. Jika dibandingkan dengan penyebab terjadinya peristiwa MALARI, tentu penyimpangan yang dilakukan pemerintah sekarang ini sudah lebih jauh serta keterlaluan.
Maka dari itu, sikap kritis yang ada pada diri mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan harus berupa aksi nyata yang jelas sebagai wujud kepedulian serta refleksi akan jiwa muda yang membara. Sebab, setiap kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak pro rakyat sekarang ini sudah tidak dapat dipengaruhi dengan cara kompromi atau negosiasi. Tugas mahasiswa adalah membersihkan apa yang ternoda serta meluruskan apa yang bengkok.
